Pontianak, ZONA Kalbar.id – Pengamat hukum dan kebijakan publik Dr. Herman Hofi Munawar mendesak Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, untuk bertindak tegas terhadap perusahaan kelapa sawit yang diduga beroperasi di luar izin Hak Guna Usaha (HGU). Ia menilai praktik tersebut tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga negara.
“Banyak perusahaan sawit memperluas areal kebun mereka ke tanah masyarakat, kawasan hutan lindung, bahkan tanah negara tanpa izin resmi. Ini sudah lama dikeluhkan warga pedesaan, tapi seolah-olah suara mereka tak pernah terdengar oleh pejabat di daerah,” ujar Herman, yang juga dosen Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti Pontianak, pada Rabu, 2 April 2025.
Menurut dia, situasi itu semakin memprihatinkan karena tak sedikit warga desa yang justru menjadi korban kriminalisasi saat membela tanah mereka. “Bahkan ada aparatur desa yang dijadikan sasaran karena membela hak warganya,” katanya.
Ia menegaskan, gubernur sebagai kepala daerah sekaligus perpanjangan tangan pemerintah pusat, memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk menindak tegas perusahaan-perusahaan yang melanggar ketentuan. “Ini butuh keberanian ekstra. Jangan sampai persoalan ini terus berlarut dan semakin merugikan rakyat,” ujarnya.
Herman menyebut dampak dari operasi sawit ilegal ini tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga lingkungan dan sosial. “Deforestasi, kerusakan ekosistem, banjir yang makin sering terjadi, hingga konflik dengan masyarakat adat dan petani lokal adalah akibat nyata dari pembiaran ini,” katanya.
Ia juga menyinggung soal potensi kerugian negara akibat praktik tersebut. “Pemerintah kehilangan pendapatan dari pajak dan retribusi karena penggunaan lahan tanpa izin. Ini bukan sekadar pelanggaran administratif, tapi berpotensi masuk ke ranah pidana,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan pentingnya independensi kepala daerah dalam menyelesaikan persoalan ini. “Kita butuh pemimpin yang tidak terikat hutang politik dengan para pemodal saat pilkada. Sudah menjadi rahasia umum bahwa perusahaan sawit punya kontribusi besar dalam kontestasi politik,” ujarnya.
Ia mendorong pemerintah daerah dan aparat penegak hukum untuk berani memberikan sanksi administratif hingga pencabutan izin terhadap pelaku pelanggaran. Audit menyeluruh terhadap seluruh sertifikat HGU di Kalbar pun dinilai penting untuk memastikan legalitas operasional perusahaan.
“Transparansi data HGU harus dilakukan. Ini tidak hanya menyelesaikan konflik yang ada, tetapi juga mencegah pelanggaran serupa di masa depan,” katanya.
Herman menyebut Gubernur Ria Norsan menghadapi tantangan besar, namun ia yakin persoalan ini bisa diselesaikan jika ada keberpihakan pada rakyat. “Warga Kalbar menunggu langkah nyata. Ini ujian kepemimpinan yang sesungguhnya,” pungkasnya.
(Butun)
Baca Juga: Dr. Herman Hofi Soroti Pembiaran PETI dan Penampung Emas Ilegal
