PONTIANAK, ZONA Kalbar.id — Kunjungan kerja Komisi XIII DPR RI ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kalimantan Barat menyoroti sejumlah persoalan mendasar dalam pengawasan keimigrasian di wilayah perbatasan. Dalam rapat dengar pendapat yang digelar Kamis, 9 April 2026, DPR menekankan pentingnya penguatan fungsi pengawasan di tengah berbagai keterbatasan yang dihadapi di lapangan.
Ketua Tim Komisi XIII DPR RI menyebut Kalimantan Barat sebagai wilayah strategis karena berbatasan langsung dengan Malaysia. Namun, posisi tersebut sekaligus menghadirkan tantangan serius, terutama dalam mengendalikan arus keluar-masuk orang melalui jalur resmi maupun tidak resmi.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kalimantan Barat mengungkapkan, panjang garis perbatasan Kalbar dengan Sarawak mencapai sekitar 996 kilometer. Wilayah itu dilayani sejumlah titik pemeriksaan, mulai dari bandara internasional, pelabuhan laut, hingga pos lintas batas negara di beberapa kabupaten.
Meski mencatat sejumlah capaian seperti penerbitan paspor dan izin tinggal serta peningkatan data perlintasan orang, Imigrasi mengakui pengawasan di wilayah perbatasan belum optimal. Kendala utama meliputi kondisi geografis yang sulit dijangkau, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, rendahnya literasi hukum masyarakat, serta masih adanya jalur lintas batas ilegal yang rawan dimanfaatkan.
“Pengawasan di wilayah perbatasan membutuhkan dukungan yang lebih kuat, baik dari sisi infrastruktur maupun sumber daya,” kata salah satu pejabat dalam forum tersebut.
Dalam diskusi, anggota DPR menyoroti perlunya peningkatan anggaran dan infrastruktur, serta integrasi data antarinstansi untuk memperkuat deteksi dini terhadap perlintasan ilegal. DPR juga menilai peran masyarakat lokal belum optimal dalam membantu pengawasan orang asing, terutama di wilayah-wilayah yang jauh dari jangkauan petugas.
Selain itu, pendekatan keimigrasian dinilai tidak cukup hanya administratif. DPR mendorong agar kebijakan di wilayah perbatasan juga mempertimbangkan aspek kedaulatan negara sekaligus pendekatan kemanusiaan.
Komisi XIII turut mengapresiasi kinerja jajaran Imigrasi Kalbar, namun menegaskan perlunya penguatan fungsi intelijen keimigrasian. Koordinasi dengan pemerintah daerah serta pemanfaatan data lintas sektor dinilai krusial untuk meningkatkan akurasi pengawasan.
Rapat tersebut menjadi forum evaluasi atas pelaksanaan tugas keimigrasian di wilayah perbatasan. DPR berharap hasil kunjungan ini dapat mendorong perbaikan kebijakan dan dukungan konkret dari pemerintah pusat guna memperkuat pengawasan sekaligus meningkatkan kualitas layanan publik di daerah perbatasan.
(Butun)
