Pontianak, ZONA Kalbar.id – Pengamat Hukum dan Kebijakan Publik Kalimantan Barat, Dr. Herman Hofi Munawar, menilai pilar keamanan dan ketertiban di tingkat desa dan kelurahan masih belum menjadi perhatian serius dalam tata kelola kebijakan publik daerah. Padahal, peran Bhabinkamtibmas dan Babinsa sangat menentukan stabilitas sosial hingga ke akar rumput.
Menurut Herman, secara empiris sekitar 90 persen personel Bhabinkamtibmas dan Babinsa telah menjalankan fungsi pre-emptive dan preventive dengan sangat baik. Kehadiran mereka di desa dan kelurahan bukan sekadar formalitas, melainkan menjadi wajah terdepan negara dalam menyelesaikan konflik sosial sekaligus menggerakkan ketahanan masyarakat.
“Fungsi pre-emptive itu tidak mudah. Mereka bukan hanya aparat keamanan, tetapi juga problem solver bagi masyarakat desa,” ujar Herman, Minggu (1/2).
Namun, kinerja tersebut tidak diimbangi dengan dukungan infrastruktur operasional yang memadai. Di lapangan, mobilitas petugas kerap terhambat akibat minimnya alokasi bahan bakar minyak (BBM) dan fasilitas penunjang lainnya. Bahkan, tidak jarang aparat harus menggunakan dana pribadi untuk menunjang tugas keliling wilayah yang luas dan bermedan sulit.
Herman menilai, dari perspektif hukum kebijakan publik, kondisi ini mencerminkan inefisiensi sistemik. Negara, kata dia, tidak boleh membiarkan aparat bekerja dengan tuntutan tinggi tanpa dukungan sarana yang layak karena berpotensi menurunkan moral kerja dalam jangka panjang.
Ia menegaskan, pemerintah daerah sebenarnya memiliki dasar hukum yang kuat untuk ikut berperan menjaga kondusivitas wilayah. Dalam kerangka otonomi daerah, Pemda dapat mengalokasikan dana hibah atau tunjangan operasional rutin bagi Bhabinkamtibmas dan Babinsa.
“Ini bukan sekadar bantuan finansial, tetapi investasi strategis. Keamanan adalah prasyarat mutlak pembangunan daerah, terutama di desa,” kata Herman.
Selama ini, masyarakat desa merasakan langsung manfaat kehadiran Bhabinkamtibmas dan Babinsa sebagai penyelesai persoalan sosial. Ironisnya, peran krusial itu dijalankan dengan keterbatasan fasilitas. Alokasi BBM yang terbatas menjadi hambatan utama, sementara cakupan wilayah tugas sering kali melampaui dukungan logistik yang tersedia.
Herman menilai, pemerintah daerah tidak seharusnya berpangku tangan dengan alasan kewenangan aparat berada di bawah institusi vertikal TNI dan Polri. Secara regulasi, terdapat ruang bagi Pemda untuk memberikan dukungan biaya operasional atau tunjangan melalui skema hibah atau bantuan keuangan yang sah.
“Menuntut kinerja maksimal tanpa memberikan fasilitas yang memadai adalah kebijakan yang cacat secara etika,” ujarnya.
Menurut Herman, jika pemerintah menginginkan desa dan kelurahan yang aman serta berkelanjutan, maka kesejahteraan aparat pengamanan di tingkat bawah harus menjadi prioritas. Ia juga menyoroti forum koordinasi pimpinan daerah yang dinilai belum secara serius membahas keberlanjutan peran dan dukungan bagi Bhabinkamtibmas dan Babinsa.
(Butun)
Penulis
