Sanggau, ZONA Kalbar.id – Pemerintah Kabupaten Sanggau dipastikan mengalami pengurangan anggaran lebih dari Rp200 miliar pada tahun 2026. Salah satu instansi yang paling terdampak adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), yang harus beroperasi hanya dengan mengandalkan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH).
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas PUPR Sanggau, Aris Sudarsono, mengatakan anggaran dinasnya pada 2026 hanya berasal dari DAK dan DBH Sawit. “Tahun 2026 kita dapat DAK Jalan Rp8,555 miliar dan DBH Sawit Rp7,7 miliar,” kata Aris kepada wartawan, Rabu, 8 Oktober 2025.
Ia menjelaskan, DAK tersebut akan difokuskan untuk pembangunan jalan dari Kedukul menuju Balai Sebut. Sementara itu, DBH Sawit akan dibagi bersama Dinas Perkebunan dan Peternakan. “Paling tidak kita kelola sekitar Rp6 miliar untuk pembangunan jalan Sungai Mawang–Empaong,” ujarnya.
Menurut Aris, jumlah DAK dan DBH tahun 2026 mengalami penurunan signifikan dibanding tahun sebelumnya. “Misalnya, pada 2025 kita masih dapat DAK air minum sekitar Rp10 miliar. Tahun depan sudah tidak ada lagi. DAK sanitasi untuk pembangunan tangki septik tahun ini Rp6 miliar, tahun depan juga sudah tidak ada. Itulah gambaran pengurangannya,” tutur Aris.
Selain itu, pada tahun sebelumnya PUPR Sanggau juga masih menerima Dana Alokasi Umum Specific Grant (DAU SG) yang digunakan untuk pembangunan jalan. Namun, pada 2026 dana tersebut diperkirakan tidak tersedia lagi.
“Intinya, pengurangan TKD ini sangat berpengaruh terhadap program-program pembangunan infrastruktur. Kami akan rapat bersama TAPD untuk menyusun strategi menghadapi kondisi ini,” kata Aris. (Butun)
