Pontianak, ZONA Kalbar.id – Pengamat publik sekaligus pakar hukum Kalimantan Barat, Dr. Herman Hofi Munawar, menilai situasi sosial di daerah ini kian memanas sebagai akumulasi kekecewaan rakyat terhadap kebijakan pemerintah. Menurutnya, kebijakan yang tidak berpihak justru menimbulkan penderitaan dan memperlebar jurang antara rakyat dengan pemegang kekuasaan.
“Janji-janji kampanye terasa hampa, harapan perubahan sebatas angan. Banyak yang merasa wakil rakyat, baik di DPR maupun DPRD, tidak lagi berfungsi dan kehilangan makna bagi kehidupan masyarakat,” ujar Herman di Pontianak, Minggu (31/8).
Ia menyoroti lemahnya penegakan hukum yang dinilai tidak berjalan adil. Rakyat, kata dia, justru kerap menjadi korban kriminalisasi, terutama dalam konflik agraria dengan perusahaan perkebunan. Tanah yang semestinya menjadi sumber penghidupan warga berubah menjadi ladang sengketa tanpa ujung.
“Hukum yang seharusnya melindungi justru terasa tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Tidak sedikit persoalan hukum yang bersinggungan dengan rakyat terabaikan. Sudah menjadi rahasia umum, oknum penegak hukum lebih berpihak pada yang punya uang,” tegasnya.
Menurut Herman, kondisi ini bukanlah persoalan permusuhan antara rakyat dan aparat, melainkan jeritan masyarakat yang menuntut keadilan. Ia menilai rakyat membutuhkan negara yang hadir untuk melindungi, bukan menindas. Aparat penegak hukum, lanjutnya, juga membutuhkan kepercayaan publik agar dapat menjalankan tugas secara efektif.
Ia mendorong agar Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) segera turun tangan mengevaluasi kinerja masing-masing instansi. Upaya dialog yang terbuka dan konstruktif, menurutnya, lebih diperlukan ketimbang pertemuan seremonial yang tidak memberi dampak nyata bagi masyarakat.
“Kita harus membuka ruang untuk mendengarkan keluhan rakyat dan menemukan solusi yang adil bagi semua. Dengan begitu, Kalimantan Barat bisa kembali menjadi rumah yang damai, tempat keadilan ditegakkan dan hak-hak rakyat terlindungi,” pungkasnya. (Butun)
Baca Juga: Pengamat Soroti Absennya Forkopimda Kalbar di Tengah Keresahan Publik
