JAKARTA, ZONA Kalbar.id – Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, meresmikan program pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berbasis kekayaan intelektual (KI) dengan memanfaatkan sertifikat KI sebagai jaminan pinjaman perbankan. Program ini diawali dari sertifikat merek dan akan diperluas ke paten, desain industri, dan hak cipta.
“Ini terobosan besar bagi pelaku UMKM. Sertifikat KI kini bisa menjadi instrumen pembiayaan. Hari ini kita catat sebagai tonggak awal pemanfaatan KI untuk mendukung ekonomi kreatif nasional,” kata Supratman saat membuka IPXpose Indonesia 2025 di Gedung SMESCO, Jakarta, Rabu, 13 Agustus 2025.
Supratman menekankan pentingnya kolaborasi antar kementerian, lembaga, perbankan, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memperkuat regulasi dan koordinasi. Ia menyebut kontribusi ekonomi kreatif terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional pada 2024 telah mencapai Rp1.500 triliun, menyerap 26,5 juta tenaga kerja, dan mendongkrak peringkat Indonesia di Global Innovation Index dari posisi 75 pada 2022 menjadi 54 pada 2024.
Program ini mendapat dukungan World Intellectual Property Organization (WIPO). Direktur Jenderal WIPO, Daren Tang, menilai langkah Indonesia sebagai penguatan ekonomi kreatif yang bernilai USD 90 miliar atau setara 7 persen dari PDB. Ia menyebut Indonesia kini memiliki 14 unicorn dan nilai merek 100 perusahaan terbesar mencapai USD 53 miliar.
IPXpose Indonesia 2025 yang berlangsung 13–16 Agustus menghadirkan diskusi, pertemuan bisnis, workshop, dan pameran KI. Pada acara tersebut, Supratman juga menyerahkan WIPO National Award kepada inovator dan kreator terbaik, serta meluncurkan buku Satu Dekade dalam Angka Kekayaan Intelektual.
Sebagai bagian dari agenda internasional, Indonesia memperkenalkan Protokol Jakarta, platform digital pengelolaan royalti internasional yang akan diusulkan dalam forum SCCR ke-47 di Jenewa. Pemerintah menargetkan posisi teratas di ASEAN untuk pendaftaran Indikasi Geografis pada akhir 2025.
Acara dihadiri Menteri UMKM, Menteri Ekonomi Kreatif, Kepala BRIN, Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Kreatif, dan pejabat Bappenas. Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalbar, Jonny P. Simamora, yang turut hadir, mengapresiasi capaian Indonesia di bidang KI dan menyatakan komitmen memperkuat layanan KI di Kalimantan Barat. (ril)
Baca Juga: ZONA Kalbar.id – Media Berita Terpercaya Kalimantan Barat
