Pontianak, ZONA Kalbar.id –
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat menggelar Rapat Koordinasi Evaluasi dan Rekomendasi Kinerja Tahun 2025 dengan menitikberatkan pada penguatan sistem pengendalian kinerja di lingkungan kerja. Agenda ini berlangsung di Aula Kanwil Kemenkum Kalbar, Pontianak, Jumat (11/7), dan dihadiri oleh jajaran pimpinan divisi, pejabat struktural, serta seluruh pegawai.
Mengusung tema “Penguatan Pengendalian Kinerja untuk Mewujudkan Kementerian Hukum yang Semakin PASTI dan BerAKHLAK,” rakor ini dibuka secara resmi oleh Kepala Kanwil Kemenkum Kalbar, Jonny Pesta Simamora. Ia menegaskan bahwa pengendalian kinerja bukan hanya soal administrasi pelaporan, melainkan bagian integral dari tanggung jawab publik atas penggunaan anggaran dan pencapaian hasil.
“Kinerja bukan sekadar angka serapan anggaran. Yang terpenting adalah output-nya: seberapa besar dampaknya terhadap masyarakat, dan bagaimana kualitas layanan publik yang diberikan,” ujar Jonny.
Ia juga menyoroti pentingnya Perjanjian Kinerja sebagai instrumen strategis dalam memastikan bahwa setiap program memiliki indikator yang jelas, terukur, dan relevan dengan tugas pokok kementerian.
Dalam sambutannya, Jonny turut menekankan urgensi evaluasi terhadap Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), yang kini menjadi barometer utama untuk menilai kualitas tata kelola anggaran mulai dari ketepatan waktu, ketepatan sasaran, hingga kontribusi terhadap pembangunan nasional.
“Kita harus terus berinovasi, berkompetisi secara sehat, dan tidak terlena dalam zona nyaman. Rakor ini bukan hanya agenda rutin, tapi momentum untuk memperbaiki dan memperkuat arah kerja kita ke depan,” imbuhnya.
Rapat diawali dengan laporan teknis dari Ketua Penyelenggara, Analis SDM Madya Uray Aswin Umar. Selanjutnya, kegiatan berlanjut dengan sesi presentasi dan diskusi dari masing-masing satuan kerja, termasuk unit-unit strategis seperti BPHN, BSK, Ditjen AHU, Ditjen KI, serta Sekretariat Jenderal dan tim Reformasi Birokrasi.
Sebagai tindak lanjut konkret, seluruh penanggung jawab program diminta untuk menyusun laporan capaian dan paparan kinerja berdasarkan Term of Reference (TOR), disertai pengisian kuesioner evaluasi sebagai bagian dari pengumpulan data kinerja lintas unit.
Melalui forum ini, Kanwil Kemenkum Kalbar berharap bisa membangun budaya kerja yang akuntabel, transparan, dan berorientasi hasil. Semua itu diarahkan untuk memperkuat semangat PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif) dan menjadikan nilai-nilai BerAKHLAK sebagai fondasi perilaku birokrasi di seluruh level pelayanan hukum. (ril)
Baca Juga: Wamenkum Angkat Teladan Agus Salim saat Lantik Pejabat Baru
