Pontianak, ZONA Kalbar.id – Pelaku usaha di sektor perhotelan dan restoran di Kalimantan Barat menyambut positif pernyataan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang memperbolehkan pemerintah daerah kembali menggelar kegiatan, termasuk rapat dan pertemuan, di hotel dan restoran. Namun mereka menilai kebijakan itu belum cukup tanpa langkah nyata di lapangan.
Ketua PHRI Kalimantan Barat, Edi Chandra, mengatakan pernyataan Mendagri menjadi angin segar bagi sektor perhotelan yang sempat lesu akibat kebijakan efisiensi anggaran, terutama larangan kegiatan pemerintahan di luar kantor. Namun, ia menggarisbawahi bahwa hingga kini belum ada kejelasan mengenai implementasi di daerah.
“Pada dasarnya kami menyambut baik pernyataan Pak Tito. Ini kabar positif bagi pelaku usaha hotel dan restoran. Tapi kami masih menunggu realisasinya. Sampai sekarang belum jelas berapa anggaran yang akan digelontorkan, ataupun bagaimana teknis pelaksanaannya,” ujar Edi saat ditemui di Pontianak, Minggu (8/6).
Edi menjelaskan bahwa pendapatan hotel bukan hanya bergantung pada okupansi kamar, melainkan juga pada penyelenggaraan berbagai kegiatan yang melibatkan instansi pemerintah. Selama masa efisiensi anggaran, kegiatan seperti ini nyaris hilang, memukul pendapatan hotel secara signifikan.
“Kami sempat mengurangi pekerja harian dan kontrak karena minimnya kegiatan. Belum lagi kami harus bersaing dengan rumah kos dan penginapan nonformal, sementara hotel tetap harus membayar tenaga kerja tiga shift,” jelasnya.
Ia berharap kebijakan dari Mendagri segera diterjemahkan ke dalam kebijakan konkret oleh pemerintah daerah. “Kalau daerah cepat tanggap, kegiatan rapat dan pertemuan bisa kembali ramai, sekaligus memulihkan pariwisata dan ekonomi lokal,” imbuhnya.
Pernyataan senada disampaikan Ketua Umum PHRI, Hariyadi Sukamdani. Ia menilai kebijakan Mendagri berpotensi menyelamatkan sektor perhotelan dari ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.
“Tentu kami sangat mengapresiasi apa yang disampaikan Pak Tito. Ini akan sangat membantu pemulihan sektor hotel dan restoran, dan bisa mencegah terjadinya PHK massal,” kata Hariyadi saat dihubungi, Sabtu (7/6).
Hariyadi juga menekankan pentingnya pelaksanaan kegiatan pemerintahan di hotel dan restoran demi menggerakkan kembali roda ekonomi. “Ini bukan semata soal spending anggaran, tapi juga soal menjaga keberlangsungan industri yang selama ini turut menopang ekonomi daerah,” tuturnya. (ril)
Baca Juga: Satpol PP Pontianak Temukan 43 Anak di Bawah Umur Berkeliaran Lewat Jam Malam
