Bengkayang, ZONA Kalbar.id – Dugaan penyimpangan kembali mencuat dalam pelaksanaan program Open Defecation Free (ODF) di Desa Sumber Karya, Kecamatan Teriak, Kabupaten Bengkayang. Setelah sebelumnya persoalan serupa terjadi di Dusun Jungkung dan Dusun Temu, kini giliran Dusun Tamu Perbatu yang mendapat sorotan.
Sejumlah warga menilai distribusi bahan pembangunan sanitasi yang bersumber dari program ODF tidak sesuai dengan anggaran yang dialokasikan. Salah satu warga Dusun Tamu Perbatu, Polinus Kancil, mengungkapkan bahwa hampir seluruh penerima bantuan di dusunnya belum menerima material secara utuh.
“Sebagian besar pembangunan ODF di dusun ini belum rampung. Kami bahkan diberi tahu oleh Kepala Dusun dan Sekdes bahwa jika bahan tidak cukup, warga harus menanggung sendiri kekurangannya,” ujar Polinus kepada awak media, Sabtu (7/6).
Menurut informasi yang dihimpun, paket bantuan yang diterima warga untuk pembangunan ODF terdiri dari sertu 1 kubik, dua sak semen, dua papan mal, satu batang pralon 4 inci, dan dua batang besi 8 mm. Bagi penerima penuh, bantuan ditambah tiga sak semen, satu kloset, dan empat lembar seng. Namun, jumlah dan kualitas bahan tersebut dinilai tidak sepadan dengan nilai anggaran yang seharusnya dialokasikan.
Kritik warga terhadap pelaksanaan program ini sempat memunculkan ketegangan. Seorang warga yang enggan disebutkan namanya menyampaikan bahwa dirinya mendapat perlakuan kasar dari Slamet, Kepala Dusun Tamu Perbatu, ketika mempertanyakan bahan bantuan. “Kami diperlakukan seperti binatang. Bahkan saya sempat didorong dan diusir karena mengajukan protes,” ujarnya.
Polinus menambahkan bahwa perangkat desa seharusnya menjadi pelindung dan panutan masyarakat, bukan sebaliknya. “Kami kecewa karena harapan terhadap kepemimpinan desa tidak tercermin dalam sikap dan kebijakan mereka,” katanya.
Ia juga mendesak agar aparat penegak hukum segera turun tangan mengusut dugaan penyimpangan anggaran dan perilaku tak pantas oknum perangkat desa. “Kami ingin pemerintah desa bekerja sesuai dengan visi misi mereka yang disebut ‘MANTAP’, bukan malah menyakiti warganya sendiri,” tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pemerintah desa maupun pihak kecamatan terkait dugaan penyimpangan dalam program ODF tersebut. (Rinto Andreas)
Baca Juga: Kades Bange Dukung Program Ketahanan Pangan dan Koperasi Merah Putih
1 Komentar