Pontianak, ZONA Kalbar.id – Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, menekankan pentingnya sinergi seluruh unsur pemerintahan dalam memperkuat pelayanan hukum dan penegakan hak asasi manusia di daerah. Hal itu ia sampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Bidang Hukum dan HAM Provinsi Kalbar yang digelar di Aula Garuda, Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (30/4/2025).
Dalam forum tersebut, Krisantus menyebutkan bahwa agenda ini merupakan momen strategis untuk menyatukan visi dan langkah konkret dalam menghadapi berbagai dinamika pelayanan hukum di Kalbar. Ia menekankan bahwa pelayanan hukum harus menjangkau masyarakat secara efektif dan merata, termasuk melalui kehadiran pos bantuan hukum di setiap kecamatan.
“Kita harus lebih intensif dalam penguatan pos pelayanan hukum yang mampu memberikan bantuan hukum secara efektif dan efisien. Minimal, satu posbakum hadir di setiap kecamatan,” ujarnya.
Selain itu, Krisantus menyoroti pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan prosedur hukum oleh perangkat daerah di semua tingkatan, mulai dari kabupaten/kota hingga provinsi. Ia meminta agar seluruh bagian hukum di daerah aktif dalam melakukan pemantauan dan memastikan adanya laporan atas pelaksanaan aksi HAM.
“Seluruh bagian hukum harus aktif memantau perangkat daerah agar laporan aksi HAM disampaikan secara berkala dan akuntabel,” tambahnya.
Ia berharap optimalisasi peran perangkat daerah dalam bidang hukum dan HAM bisa menjadi fondasi penting dalam pembangunan sumber daya manusia yang unggul di Kalbar. (ril)
Baca Juga: Status Internasional Bandara Supadio Dinilai Lebih Banyak Rugi Ketimbang Untung
2 Komentar