Pontianak, ZONA Kalbar.id – Real Estate Indonesia (REI) Kalimantan Barat menyampaikan aspirasi kepada Komisi V DPR RI terkait kendala dalam implementasi Program 3 Juta Rumah, salah satu program prioritas kabinet Prabowo-Gibran.
Program ini bertujuan memberikan akses kepemilikan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui skema yang lebih mudah dan terjangkau.
Keseriusan pemerintah dalam menyukseskan program ini terlihat dari kebijakan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 5 persen serta percepatan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Namun, dalam pelaksanaannya, masih terdapat tantangan yang perlu diselesaikan.
Anggota Komisi V DPR RI, Syarif Abdullah, menyoroti bahwa mekanisme serta sosialisasi program ini masih perlu diperjelas, terutama terkait alokasi kuota bagi pengembang. Menurutnya, target tahunan seharusnya mencapai 600 ribu unit, tetapi saat ini kuota yang diberikan hanya 220 ribu unit.
“Berkaitan dengan Program 3 Juta Rumah, mekanismenya masih perlu diperjelas. Saat ini, kuota yang diberikan baru 220 ribu, sedangkan idealnya harus mencapai 600 ribu agar target 3 juta rumah bisa tercapai dalam lima tahun,” ujar Syarif Abdullah, Sabtu (1/2/2025), di Sekretariat DPW NasDem Kalbar.
Selain itu, ia menekankan pentingnya pelaksanaan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri yang mengatur percepatan pembangunan perumahan rakyat. Menurutnya, pemerintah daerah harus segera menindaklanjuti kebijakan tersebut agar implementasi program berjalan optimal.
“Pemerintah daerah harus segera melaksanakan SKB Tiga Menteri sesuai dengan instruksi. Ini penting agar program berjalan sesuai target,” tambahnya.
Ketua DPD REI Kalbar, Baharudin, menyambut baik kebijakan penghapusan BPHTB dan PBG yang mendukung percepatan pembangunan perumahan. Ia menyebutkan bahwa Kabupaten Kubu Raya telah menerapkan kebijakan ini, tetapi daerah lain masih tertinggal.
“Kami dari REI Kalbar sangat mendukung program ini sesuai dengan SKB Tiga Menteri. Di Kubu Raya, kebijakan penghapusan BPHTB dan PBG sudah berjalan, tetapi di kabupaten/kota lain masih belum terealisasi. Kami berharap pemerintah segera mensosialisasikan kebijakan ini ke pemerintah daerah setempat agar program 3 juta rumah dapat terealisasi secara merata,” ujarnya.
Dengan berbagai tantangan yang masih dihadapi, baik DPR RI maupun REI Kalbar berharap pemerintah pusat dan daerah dapat berkoordinasi lebih intensif agar Program 3 Juta Rumah dapat berjalan sesuai target dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat berpenghasilan rendah. (ril).
